sapta tertib pertanahan. NO. sapta tertib pertanahan

Program Sapta Tertib Pertanahan merupakan dasar bagi perubahan pola pikir dan pola tindak seluruh jajaran BPN RI. Kepala BPN Ir. Zauhar (2001) menyatakan bahwa masalah pelayanan publik menjadi topik yang menarik dan banyak dikaji oleh para ahli dan pemerhati masalah administrasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. tujuan pelayanan prima BPN-RI dengan memperhatikan aturan viii normatif untuk tercapainya salah satu sapta tertib pertanahan. Menciptakan suasana pelayanan dibidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat. bpn/ist. BPN RI melalui Kantor Pertanahan melayani berbagai layanan (service) di bidang tugasnya dalam lingkup pertanahan yaitu : [I. § Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Sapta Tertib tersebut selanjutnya dijadikan dasar bagi ikhtiar BPN RI untuk melakukan reformasi birokrasi, yang intinya adalah perubahan pola pikir dan pola tindak. NOMOR 277/KEP-7. Daftar Isi ii . Sebutkan 5 kewajiban, 5 larangan, dan 3 pengecualian yang terdapat dalam kode etik notaris. di daerah istimewa yogyakarta . PKKTB…. 23. Jurnal Pertambangan 4 (1):10-17. Mengembangkan Good Government dengan melaksanakan Sapta Tertib Pertanahan; 61 2. Baca lebih lanjut →. Selain tugas dan fungsi tersebut diatas Larasita juga memiliki tugas sebagai berikut : a. 1/VI/2012 tentang sapta tertib pertanahan. REPUBLIK INDONESIA . Berjanji dan. yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. juga menjadi tulang punggung yang mendasari atas berjalannya Tertib Administrasi Pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan dan 4 Istiqamah, “Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistmatik Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah”. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-71/VI/2012 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. pertanahan menjadi penting untuk menjamin tertib pembangunan khususnya di bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia i Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ii Sapta Tertib Pertanahan i Daftar Isi ii Daftar Tabel, Grafik dan Gambar iv…22. TERTIB ADMINISTRASI; TERTIB ANGGARAN. Selanjutnya untuk mengontrol semua program/kegiatan, saya mencanangkan 7 tertib (Sapta Tertib) yaitu Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib Kepegawaian, Tertib Disiplin Kerja, dan Tertib Moral. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan tergantung dari kualitas pelayanan dan bahwa untuk pelaksanaan Sapta Tertib Pertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dan tertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah. Tertib Administrasi; 2. bahwa untuk pelaksanaan Sapta Tertib Pertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dan tertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka "Acara. TertibPerlengkapan; d. Mengembangkan pelayanan pertanahan yang dapat mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Gunawan MM yang didampingi ketua ikatan PPAT Kebumen Rustamaji menyampaikan dengan slogan Sapta Tertib Pertanahan Kita Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, merupakan salah satu wujud kepedulian BPN. Terselesaikannya sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui mediasi maupun proses peradilan yang bersifat win-win solution . Tindak Lanjuti Adan Masyarakat Mengenai Reforma Agraria, Pemerintah Sepakat Tuntaskan Sengketa dan Konflik Pertanahan 14 Juni 2023. INDIKATOR. Sapta Tertib Pertanahan (Tertib dan ketaataan proses) Loket Informasi, Kasubseksi, Kasi dan staf, pelanggan : Print-out kertas kepemilikan tanah, fotocopy sertifikat, fotokopi KK dan KTP Pemilik: Sertifikat, Peta, Laporan, Peta ZNT, Aplikasi E-PULDADIS: Penyimpanan: Server Database Pusat, Server Database ATR/BPN:. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan b. Menimbang: a. Alat analisis yang digunakanOPTIMASI FAKTOR-FAKTOR DESAIN KRITERIA KUANTITAS ALIRAN UDARA TAMBANG BAWAH TANAH DMLZ. Upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah. 05_Lampiran II. Simpulan Berdasarkandatahasilpenelitiandanpembahasanmengenaiimplementasi budaya kerja. 7. TERTIB HUKUM PERTANAHAN. Sedangkan dalam era reformasi saat ini, transparansi, akuntabilitas dan. H. Selasa, 19 September 2023 Pengumuman Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2023. E. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan b. Penyamaan persepsi terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. Akan tetapi keterbatasan personil / pegawai dan banyaknya pendaftar. Mengembangkan e-Government dengan penerapan Internet Center Technology (ICT) dalam pelayanan pertanahan yang transparan, adil dan tanpa diskriminasi; 3. 54 Soal (Essay) Pengantar Ilmu Administrasi Negara Beserta Jawaban. 1/VI/212 yang berisikan : Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Ketaatan. PENJELASAN SAPTA TERTIB PERTANAHAN No. Kantor Pertanahan Purworejo. DI KANTOR PERTANAHAN KA. 1/VI/2012 27 Juni 2012. Deskripsi: aKUNTANSI. 18 Juli 2013. bahwa dalam rangka memberikan. Sapta Tertib Pertanahan, yaitu: o Tertib Administrasi: § Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten. Dampak Positif keberadaan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengamanahkan pada negara untuk menyelenggarakan urusan pertanahanKaidah pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan 10. SAMBUTAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA WISUDA PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN DAN PROGRAM DIPLOMA I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012 Yogyakarta, 27 September 2012 Yang saya hormati, Gubernur,. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata. Model Rekrutmen 2. MAKLUMAT PELAYANAN 1. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah; Terwujudnya pengendalian atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi; peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 4 tahun 2012 tentang pakaian dinas dan atribut pegawai negeri sipil di lingkungan badan pertanahan nasional republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan sapta tertib. Maksud dan Tujuan 3 C. 099. PDF, TXT atau baca online dari Scribd. Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor. Posted by kantahpurworejo in peraturan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Tertib Perkantoran 5. PENDAHULUAN Pemahaman masyarakat umum: semua hal yang berkaitan dengan tanah Tanah dimaknai sebagai permukaan bumi, tubuh bumi, lahan, ruang di atasnya, (soil, space,land) Korupsi: Pengertian umum penggelapan uang negara Tipikor: merugikan keuangan negara, menggunakan aset. Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik dan Profesi. TERTIB ADMINISTRASI TERTIB ANGGARAN TERTIB PERALATAN TERTIB PERKANTORAN TERTIB KEPEGAWAIAN TERTIB DISIPLIN KERJA TERTIB MORAL. Tahapan Pelaksanaan PTSL. Silakan Saudara analisis bagaimana penyelenggaraan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional! B. 05 Senin Agu 2013Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Mengupayakan pelayanan pertanahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. ST. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta Tertib Pertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dan tertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut telah. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), 2014, Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2013, BPN RI, Jakarta. Demikian juga pencanangan Sapta Tertib Pertanahan yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277 Tahun 2012, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Silakan Saudara analisis bagaimana akibat hukum pembuatan balik nama sertifikat tanpa sepengetahuan pemiliknya apabila ditinjau dari tertib. JAKARTA, KOMPAS. Berjanji dan. LAPORAN: Senin, 24 September 2012, 15:45 WIB. Tabel 2. A. dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. kelembagaan BPN79 BABV SIMPULAN,IMPLIKASI,DANSARAN A. Terkait Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, telah dilakukan: a. Program Manajemen Perubahan;Bahkan ketua BPN RI Hendarman Supandji pun telah mencanangkan program Sapta Tertib Pertanahan yang meliputi tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. Anna. Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN meliputi 9. Kepala BPN Ir. 05_Lampiran II. Perlunya penataan sumber daya tanah SAPTA TERTIB PERTANAHAN. tentang Sapta Tertib Pertanahan dimana isinya lebih terperinci membahas antara lain: Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib. TertibAnggaran; c. 69. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. sesuai sapta tertib pertanahan Penetapan pola pengembangan dan peningkatan mutu layanan publik untuk pencegahan, penanganan serta penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Gunawan MM yang didampingi ketua ikatan PPAT Kebumen Rustamaji menyampaikan dengan slogan Sapta Tertib Pertanahan Kita Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, merupakan salah satu wujud. Daftar Isi ii . Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-71/VI/2012 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. Tertib Moral b. Menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Tahun 1972. Kep BPN RI No. H. 19, BN. Patok atau Tanda Batas adalah Tanda-tanda batas yang dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga di pasang pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir 2. TERTIB ADMINISTRASI. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tertib Disiplin Kerja 7. 3. Atas dasar Tap MPR No. Kata Pengantar vii . Dari pantauan Ratih Tv ke empat Desa tersebut merupakan Desa yang kekurangan air saat musim kemarau melanda. 1. Tertib Perlengkapan 4. . Alat analisis yang digunakanKasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional. . Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004, Hlm. Sapta Tertib Pertanahan (SK Ka. ip. Anticipation (Antisipasi) meliputi adanya dana antisipasi pelayanan, menjamin. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta TertibPertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dantertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas danAtribut telah ditetapkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4. Mencabut :Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8. Judul Asli. 23. 3. ABSTRAK: CATATAN:gram ’’Catur Tertib Pertanahan" dalam Repelita III. Dalam rangka menyambut Hari Agraria Nasional dan Hari Tani Nasional ke 52, Badan Pertanahan Negara (BPN) meluncurkan Program Sapta Tertib Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Berikut ini adalah Agenda Strategi Badan Pertanahan Nasional saat ini, kecuali: a. penyelenggaraan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan kelima sasaran strategis tersebut telah dicanangkan Sapta Tertib Pertanahan yaitu tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin Kepala Badan Pertanahan Nasional No 277/KEP-7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; 10. Mengedepankan Penyelesaian Masalah dengan Solusi; 7. ABSTRAK PERATURAN. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 77/KEP-7. Pertanyaan yang sering timbul di lingkungan BPN berkaitan pemanfaatan data elektronik adalah permasalahan hukum yang terkait dalam hal pembuktian. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi. DASAR RUANG LAKTASI. 10192495/P BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA 2014 DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN Pertanahan Nasional berupa terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 277/KEP-7. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . BPN : 277 Tahun 2012) 1. 1. 592. 2. Judul. pertanahan secara terpadu, tertib dan sistematis melalui pengaturan administrasi pertanahan; c. Latar Belakang 1 B. SAPTA TERTIB PERTANAHAN. pembinaan manajemen koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tunas artha mandiri oleh dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan kabupaten ciamis. Peraturan Menteri. Kode Perilaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 22. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana Segenap jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tengah memperingati Hari Agraria Nasional yaitu hari dimana lahirnya PERATURAN YANG MENJADI PIJAKAN KAMI UNTUK MENGATUR PERTANAHAN DI NUSANTARA INI. DASAR RUANG LAKTASI. 16 halaman. TERTIB ADMINISTRASI- Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten Hasil penelitian di Kantor Pertanahan ATR/BPN Sukoharjo budaya kerja yang berlaku adalah budaya Tepat Waktu, Tepat Kinerja, dan Tepat Sasaran kemudian budaya tersebut dikuatkan oleh Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-7. 1/VI/2012 TENTANG SAPTA TERTIB PERTANAHAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah serta peningkatan manajemen. 277/2012Berikut gambar disamping adalah kebijakan Kepala BPN RI No. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Visi: “Menjadi Lembaga Pelayanan Pertanahan yang Ramah, Responsif, Profesional, Modern, dan Terukur” Misi: 1. Berkaitan dengan penataan dan penguatan organisasi dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, Badan Pertanahan Nasional melakukan sapta tertib pertanahan. 3. LATIHAN SOAL KODE ETIK NOTARIS. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL . (2) Profil kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan pegawai, tanah dan bangunan, sarana penunjang, kondisi wilayah, kondisi demografi, dan inventarisasi data Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang. Indonesia; (5) Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia. 000,00 atau 98,14% f. Tertib Moral 11 AGENDA BPN 1. Jakarta: Kementerian Agraria. tentang Sapta Tertib Pertanahan masih kurang, sosialisasi prosedur pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kurang di mengerti masyarakat, Apakah Kantor Pertanahan melaksanakan pelayanan Hak Atas Tanah yang efektif dan fesien. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. Pada layanan pertanahan, informasi terkait Tunggakan Pelayanan Pertanahan sangat penting dan dibutuhkan seperti untuk penyelesaian layanan tunggakan terkait Pendaftaran Tanah Pertama Kali, layanan. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAGUNAAN TANAH 1. 36706/jp. Tertib Perlengkapan 4. Semua unit organisasi di jajaran BPN RI, segera menanggapi keluhan dan pengaduan masyarakat, dan segera untuk dijawab dan ditindaklanjuti. Liputan Badan Pertanahan. dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ii Sapta Tertib Pertanahan i . Berikut ini adalah Agenda Strategi Badan Pertanahan Nasional saat. TertibKerja. - 5 - Pasal 2 (1) Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya wajib melaporkan segala bentuk Gratifikasi kepada UPG pada masing-masing tingkatan. memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan; 5) Melaksanakan penelitian dan. Pola Jenjang Karier. sesuai sapta tertib pertanahan Penetapan pola pengembangan dan peningkatan mutu layanan publik untuk pencegahan, penanganan serta penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan b. Alat analisis yang digunakandan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan ATR/BPN Sukoharjo budaya kerja yang berlaku adalah budaya Tepat Waktu, Tepat Kinerja, dan Tepat Sasaran kemudian budaya tersebut dikuatkan oleh Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-7. P. PENDAHULUAN Pemahaman masyarakat umum: semua hal yang berkaitan dengan tanah Tanah dimaknai sebagai permukaan bumi, tubuh bumi, lahan, ruang di atasnya, (soil, space,land) Korupsi: Pengertian umum penggelapan uang.